Saat Rapat Paripurna DPRD Kolut Tentang APBD Tahun 2026
Kolaka Utara-newsterkininusantara.com Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kolaka Utara dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 digelar pada Kamis (27/11/2025). Enam fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum atas nota keuangan yang diajukan pemerintah daerah diwarnai sejumlah catatan kritis .
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kolaka Utara, Fitra Yudi, didampingi Wakil Ketua I,Muhammad Syair,S.Sos dan Wakil Ketua II,Agusdin,S.Kom. Hadir pula Wakil Bupati Kolaka Utara,H.Jumarding,S.E, bersama Sekretaris Daerah (Sekda) H. Muhammad Idrus,S.Sos.M.Si dengan di saksikan sejumlah unsur pimpinan dari Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, kepala OPD, dan tokoh masyarakat.
Pandangan umum enam fraksi tersebut dibacakan oleh Fathullah Hasyim dari Fraksi Demokrat yang didaulat mewakili menyqmpaikan
Dari Fraksi Demokrat menegaskan bahwa APBD 2026 harus menjadi motor penggerak ekonomi daerah melalui peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, hingga pemberdayaan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata.
Fraksi ini menyoroti tingginya belanja operasional yang mencapai Rp.421.miliar, jauh di atas belanja modal sebesar Rp. 76 miliar. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membatasi ruang pembangunan. Karena itu, Demokrat mendesak Pemda memastikan belanja modal berjalan efektif untuk mendukung prioritas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menuju Kolaka Utara Madani,Maju,Berdaya Saing,dan Berkelanjutan.
Selain itu Demokrat juga meminta,OPD memaksimalkan anggaran agar tepat sasaran,APBD disusun lebih efisien dan berbasis kinerja,BUMD dan sektor pariwisata dioptimalkan untuk memperkuat kemandirian fiskal.
Sementara dari Fraksi NasDem menekankan agar APBD 2026 benar-benar berpihak pada masyarakat menengah ke bawah. Tim optimalisasi PAD diminta bekerja lebih agresif dalam menggali potensi daerah.
NasDem juga mendesak Pemda menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sejak awal berdirinya Kabupaten Kolaka Utara.
Hal senada juga di katakan Fraksi PKB menekankan pentingnya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan berbasis potensi lokal.
PKB meminta program pelayanan dasar di seluruh OPD mendapat alokasi anggaran yang memadai serta sinkron dengan RPJMD, RKPD, dan KUA-PPAS. Beberapa isu teknis yang disoroti PKB mencakup, perbaikan drainase dan penanganan banjir di Lasusua,
revitalisasi Pasar Lacaria,peningkatan kapasitas aparat desa melalui pelatihan keuangan,inovasi PAD, optimalisasi retribusi, serta penguatan pengelolaan aset daerah.
Lebih lanjut, Fraksi Gerindra menyoroti perlunya pemerintah lebih selektif dalam menyusun program agar berdampak langsung pada masyarakat. Fraksi ini juga meminta klarifikasi terkait wacana perampingan OPD dalam rangka efisiensi.
Gerindra turut mengangkat sejumlah persoalan publik, seperti,keluhan antrean panjang obat di RSUD Djafar Harun,hewan ternak berkeliaran di Lasusua,bantuan ternak agar diberikan kepada warga yang memiliki lahan.
Ditempat yang sama setelah menelaah dokumen APBD, Fraksi PDI Perjuangan memberikan evaluasi komprehensif. Total pendapatan daerah 2026 direncanakan mencapai Rp.887,2 miliar, dengan 90 persen lebih bergantung pada pendapatan transfer.
Fraksi meminta Pemda meningkatkan PAD melalui intensifikasi pajak dan retribusi,
memperkuat pengelolaan kekayaan daerah,
melakukan digitalisasi pengelolaan PAD.
Adapun total belanja daerah sebesar Rp.892,2 miliar sehingga terjadi defisit Rp.5 miliar. Proporsi belanja pegawai yang mencapai 47 persen dinilai perlu dikendalikan.
Belanja modal sebesar Rp.76,3 miliar juga diminta lebih berkualitas dan tepat sasaran, terutama pada sektor jalan, jaringan, dan irigasi.
Fraksi Karya Bintang Pembangunan menyoroti pentingnya menjadikan Lasusua sebagai prioritas utama karena menjadi wajah Kabupaten Kolaka Utara.
Sejumlah isu yang perlu segera ditangani antara lain, perbaikan drainase,lampu lalu lintas,penertiban sapi berkeliaran.
Fraksi ini juga meminta Pemda mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo, termasuk pembangunan jalan usaha tani dan infrastruktur irigasi.
Mengakhiri penyampaian fraksi, Fathullah Hasyim menyatakan bahwa Fraksi Demokrat menerima,Ranperda APBD 2026 dan menyetujui agar pembahasan dilanjutkan ke tahap berikutnya.
“Dengan ucapan Bismillahirrahmanirahim kami Fraksi Demokrat menerima Ranperda APBD 2026 dan setuju untuk dibahas ke tingkat selanjutnya,” sebutnya
Laporan : Pendi
