Usman, AMd.An. S.Kep
Kampus UMW KDI, Opini – Senja bersenandung saat sinar matahari mulai tenggelam dan memudar, tenggelam dalam garis cakrawala dan menyisahkan kegelapan. Senja kini berlabuh di pesisir dan laut nusantara. Meninggalkan potret buram dari gunungan sampah, hingga rusaknya terumbu karang. Untuk itu, peran berbagai pihak sangat diperlukan guna menjaga kelestarian lingkungan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat sekitar.
Masalah Pengelolaan Pesisir dan Laut
Menurut Prof Dr Ir Tridoyo Kusumastanto Ms dalam bukunya yang berjudul Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut, persoalan yang terjadi di wilayah pesisir dan laut dibedakan dalam aspek ekologi, hukum dan kelembagaan, serta sosial-ekonomi. Ketiga aspek ini memunculkan kompleksitas masalah yang mengharuskan penanganannya berjalan beriringan dan saling terintegrasi.
Adapun persoalan terkait ekologi antara lain pencemaran wilayah pesisir dan laut, penangkapan ikan secara berlebih, kerusakan ekosistem terumbu karang, dan degradasi hutan mangrove. Sedangkan di bidang hukum dan kelembagaan, tumpang tindih dan lemahnya koordinasi masih menjadi pekerjaan rumah bagi lembaga terkait.
Di bidang sosial-ekonomi, kemiskinan masyarakat masih menjadi masalah utama yang harus diselesaikan. Studi yang dilakukan Centre International de Recherche Argonomique pour le Developpment (CIRAD) di Kawasan Delta Mahakam menunjukkan, pendapatan bersih masyarakat pesisirnya hanya sekitar empat juta rupiah per tahun. Hal ini tentu menjadi ironi di tengah sumber daya alam yang melimpah.
Mari Mengelola Laut dengan Cerdas
Di bidang ekologi, konservasi ekosistem pesisir dan laut mutlak dilaksanakan demi menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi di masa mendatang. Konservasi juga memiliki peranan penting dalam mitigasi bencana yang bertujuan untuk menghindari jatuhnya korban. Mengingat wilayah pesisir dan laut juga menyimpan bahaya yang senantiasa mengancam
Tak hanya mewujudkan peri kehidupan lestari, konservasi tersebut juga menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi masyarakat. Sebab, konservasi habitat hewan laut diyakini mampu meningkatkan hasil tangkapan sepuluh persen bagi nelayan.
Dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, kontribusi kawasan konservasi dalam peningkatan ekonomi masyarakat dapat dilihat dalam dua hal. Yakni, kontribusi peningkatan perikanan berkelanjutan serta pengembangan pariwisata bahari.
Pengembangan budidaya perikanan berbasis teknologi dapat dijadikan batu pijakan dalam memanfaatkan hasil laut yang berlimpah. Contohnya dengan penggunaan Recirculating Aquaculture System (RAS) yang mampu meningkatkan produksi, memperoleh bibit berkualitas, mengurangi ketergantungan manusia dengan alam serta lebih bersifat adaptif terhadap perubahan iklim.
Upaya pengembangan pariwisata bahari juga dapat dilakukan, contohnya melalui konservasi ikan Pari Manta yang terancam punah. Satu ekor Pari Manta sebagai asset wisata bahari diyakini menyumbangkan nilai ekonomi nasional lebih dari 240 juta rupiah pertahun. Nilai ekonomi wisata ini jauh lebih besar jika dibandingkan nilai konsumsi daging dan insang Pari Manta yang satu ekornya dijual di kisaran satu sampai empat juta rupiah.
Di lingkup kelembagaan dan hukum, potensi konflik kewenangan seringkali muncul sebagai konsekuensi tidak berhimpitnya pembagian kewenangan yang terbagi menurut administrasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kejelasan pembagian kewenangan diharapkan dapat meningkatkan keberlanjutan dari pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut, seiring dengan akuntabilitas dalam pengelolaannya.
Lemahnya perangkat hukum dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut serta penegakkan hukumnya menyebabkan masih banyaknya pemanfaatan sumberdaya yang tidak terkendali. Oleh karena itu, keterpaduan perundang-undangan mengenai penataan ruang pesisir dan laut akan menentukkan keberhasilan pelaksanaan pengelolaan wilyah pesisir dan laut.
Wujudukan Laut Lestari dengan Integrasi
Dalam mewujudkan upaya tersebut, diperlukan pendekatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut berbasis masyarakat. Hal ini penting karena masyarakat merupakan pelaku kegiatan pengelolaan sekaligus sasaran dari kegiatan tersebut. Melalui partisipasi aktif, diharapkan masyarakat dapat bersikap aspiratif sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah selaras dengan kondisi dan kepentingan bersama.
Selain itu, pelibatan masyarakat turut meningkatkan kesejahteraan melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha. Meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat pesisir dalam pelestarian lingkungan, memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi sumber daya alam, serta meningkatkan pendidikan, pelatihan, dan riset dalam pengembangan wilayah pesisir dan laut.
Upaya di atas tentu tidak dapat dilakukan jika hanya dijalankan oleh beberapa pihak. Upaya ini memerlukan keterlibatan berbagai pihak mulai dari pemerintah baik pusat maupun daerah, masyarakat, pihak swasta, dan juga instansi pendidikan. Sinergitas anatara pihak-pihak tersebut diharapkan menjadi kunci keberhasilan dari pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang terintegrasi.
Terwujudnya pengelolaan wilayah pesisir dan laut berbasis masyarakat yang terintegrasi diharapkan mampu merngubah potret buram kondisi pesisir dan laut Indonesia. Dengan demikian generasi selanjutnya dapat menikmati sumberdaya serta indahnya senja di pesisir dan laut Indonesia sama seperti kita.
Potensi Penyakit yang Dihadapi Pekerja Tambang
“Pekerja tambang berisiko tinggi mengalami penyakit yang berkaitan dengan sistem pernapasan. Hal tersebut karena pekerja tambang selalu terpapar debu dan menghirupnya dalam waktu lama selama bekerja.”
Setiap pekerjaan memiliki risikonya masing-masing, termasuk yang berkaitan dengan kesehatan. Salah satu pekerjaan yang memiliki risiko kesehatan yang parah yaitu pekerja tambang. Penyakit dan risiko yang dihadapi pekerja tambang berkaitan dengan sistem pernapasan, karena menghirup debu saat bekerja.
Bahkan penyakit yang dialami pekerja tambang diklasifikasikan secara khusus sebagai Mine Dust Lung Diseases (MDLD/ Penyakit Paru-paru Debu Tambang). Keluhan ini terjadi akibat paparan debu yang terhirup dalam jumlah banyak dan sering. Baik selama penambangan ataupun penggalian. Pekerja tambang diharuskan untuk mengenakan alat pelindung diri (APD) yang memadai untuk mencegah atau mengurangi risiko bahaya kesehatan, khususnya alat pelindung pernapasan. Meski begitu, potensi masalah kesehatan pada pekerja tambang seringkali masih ada, yaitu berupa:
1. Pneumokoniosis
Penyakit ini mengacu pada sekelompok penyakit paru-paru yang disebabkan oleh menghirup partikel debu tertentu dalam waktu lama. Peristiwa tersebut dapat menyebabkan reaksi negatif pada jaringan paru-paru.
2. Pneumokoniosis pekerja batubara
Kondisi ini lebih dikenal sebagai penyakit paru-paru hitam. Pneumokoniosis pekerja batubara (CWP) merupakan kondisi ketika debu batubara terhirup dalam waktu lama, sehingga menyebabkan jaringan parut pada paru-paru, dan mengganggu kemampuan pengidap untuk bernapas dengan mudah.
Penyakit ini merupakan kondisi yang tidak dapat diobati, melainkan hanya bisa dicegah dengan membatasi paparan debu batu bara. Gejalanya juga berbeda-beda pada setiap pengidap, tergantung pada komposisi debu dan durasi paparan.
3. Pneumoconiosis campuran debu
Mirip dengan pneumokoniosis batubara, kondisi ini terjadi akibat paparan berbagai partikel debu dalam jangka waktu lama. Paparan debu dari tambang dari waktu ke waktu menyebabkan nodul fibrotik di paru-paru, akibatnya pengidap mengalami gangguan pernapasan dan batuk.
4. Silikosis
Penyakit ini muncul akibat menghirup butiran kecil debu silika. Debu silika adalah mineral yang ditemukan di kuarsa, pasir, dan bentuk batuan lainnya. Seperti penyakit paru-paru lainnya, silikosis dapat menyebabkan sesak napas dan jaringan parut di paru-paru.
5. Penyakit paru-paru obstruktif kronis (PPOK)
Penyakit yang rentan dialami pekerja tambang berikutnya yaitu PPOK. Ini adalah penyakit peradangan kronis yang menghambat aliran udara ke paru-paru. Meskipun juga bisa terjadi pada perokok, penambang merupakan orang yang berisiko tinggi mengalami PPOK.
Gejala PPOK meliputi batuk, mengi, kesulitan bernapas, dan meningkatkan produksi lendir. Pengidap PPOK juga berisiko tinggi terkena penyakit jantung dan kanker paru-paru sebagai komplikasi PPOK.
6. Asbestosis
Ini adalah kondisi paru-paru kronis akibat paparan jangka panjang terhadap serat asbes di udara. Asbestosis juga penyakit yang dapat dialami pekerja bangunan, tukang ledeng, tukang listrik, tukang las, pekerja industri otomotif, pekerja tekstil dan penambang. Itulah sebabnya penggunaan asbes dilarang, salah satunya untuk menurunkan risiko penyakit asbestosis.
7. Kanker
Selanjutnya, paparan asbes dapat menyebabkan mesothelioma, yaitu kanker yang mempengaruhi sel mesotelial yang menutupi sebagian besar organ internal tubuh. Mesothelioma dapat mempengaruhi lapisan paru-paru, bukan cuma paru-paru itu sendiri.
Selain itu, penanganan mesothelioma berbeda dari kanker paru-paru pada umumnya. Pekerja tambang yang mengidap Mine Dust Lung Diseases jenis apa pun berisiko tinggi terkena kanker paru-paru seiring perkembangan penyaki
Itulah beberapa penyakit yang dapat dialami oleh pekerja tambang. Sejauh ini, pencegahan risiko penyakit penting untuk dilakukan. Sebab, hampir semua penyakit terkait pertambangan tidak dapat disembuhkan. Namun masih bisa dicegah dengan membatasi paparan debu yang terhirup.
Setiap perusahaan tambang sudah seharusnya memiliki sistem manajemen untuk meminimalisasi risiko dan mengurangi paparan pada semua pekerja tambang. Faktor-faktor yang dapat mengurangi bahaya debu termasuk penggunaan alat pelindung pernapasan (RPE) yang sesuai untuk melindungi para pekerja tambang.
Jika kamu memiliki kondisi yang serupa, sebaiknya segera kunjungi rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.
Ditulis oleh:
Usman,AMd. An. S.Kep
Mahasiswa S-2 Fakultas Ilmu Ilmu Kesehatan
Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat
Angkatan 2021
Kolaka,10/08/2023
