Kadis Dikbud Sekaligus Pj Sekda Kolut Hadiri Fasilitasi IKK 2025 di Makassar

H. Muh. Idrus,S.Sos.,M.Si saat mengikuti Fasilitasi IKK di Kota Makassar (Selasa,26/08/2025)

Kolaka Utara-newsterkininusantara.com

Penjabat Sekretaris Daerah (PJ Sekda) Kabupaten Kolaka Utara, Muhammad Idrus, menghadiri kegiatan Fasilitasi Konsultasi Pengukuran Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025 yang digelar Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI di Kota Makassar.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda Reformasi Birokrasi Nasional sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 mengenai Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024”.

LAN RI berperan sebagai instansi pengampu pengukuran kualitas kebijakan (IKK) yang juga ditetapkan sebagai bagian dalam penilaian Reformasi Birokrasi instansi pemerintah.

Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, Agus Sudrajat, menegaskan bahwa pengukuran kualitas kebijakan menjadi salah satu prioritas nasional sesuai amanat RPJMN 2020–2024 dan akan terus diperkuat pada RPJMN 2025–2029.

“Pengukuran kualitas kebijakan sangat penting untuk memastikan setiap kebijakan yang dibuat pemerintah dapat memberikan manfaat nyata dan menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, PJ Sekda Kolaka Utara Muhammad Idrus di dampingi Kepala Inspektur Daerah Kolaka Utara, Hj. Syamsuriani. Kehadiran keduanya menegaskan komitmen Pemda Kolaka Utara dalam mendukung peningkatan kualitas kebijakan serta penguatan tata kelola pemerintahan.

Kadis Dikbud Kolut tersebut menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi ruang penting bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas kebijakan.

“Kolaka Utara berkomitmen untuk melaksanakan pengukuran kualitas kebijakan secara konsisten. Kami ingin memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdampak positif bagi masyarakat dan sejalan dengan arah pembangunan daerah,” tegasnya. (Selasa,26/08/2025).

Melalui kegiatan ini, LAN RI mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif berpartisipasi dalam evaluasi dan pengukuran kebijakan agar setiap program yang dijalankan lebih terarah, berdampak, serta sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

Reporter : Pendi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *