H. Muhammad Idrus,S.Sos.,M.Si, Sekda Kolut
Kolaka Utara – Newsterkininusantara.com
Program mobil sekolah gratis yang sebelumnya menjadi andalan transportasi pelajar di Kabupaten Kolaka Utara kini praktis lumpuh. Pasalnya, Hampir ratusan kendaraan yang telah dibagikan ke desa-desa tidak lagi beroperasi akibat terkendala anggaran operasional.
Program yang digagas pemerintah daerah itu semula ditujukan untuk memastikan siswa, khususnya di wilayah pedesaan dan terpencil, dapat mengakses pendidikan tanpa terkendala transportasi. Namun di lapangan, kendaraan yang seharusnya melayani antar-jemput pelajar justru banyak terparkir dan tidak dimanfaatkan.
Sekretaris Daerah Kolaka Utara, H. Muhammad Idrus, S.Sos, M.Si menegaskan bahwa mobil tersebut merupakan bantuan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dengan tujuan utama melayani siswa secara maksimal.
“Mobil itu dari pemerintah daerah diserahkan ke pemerintah desa dengan catatan untuk melayani siswa secara maksimal, pulang-pergi sekolah secara gratis,” ujar Muhammad Idrus kepada Bumisultra. Senin (27/4/1026)
Namun berjalannya waktu kata Sekda, Memasuki tahun 2026, program tersebut menghadapi kenyataan pahit. Pemangkasan anggaran desa secara signifikan membuat banyak pemerintah desa tidak lagi mampu membiayai operasional kendaraan, mulai dari bahan bakar hingga perawatan.
“Kami akui ini di luar prediksi. Program mobil sekolah sudah dirancang sebelumnya, tetapi karena adanya pemangkasan anggaran di seluruh desa, maka mobil tersebut tidak lagi dioperasikan,” ungkapnya.
Kondisi ini memicu keluhan di kalangan masyarakat. Sejumlah orang tua siswa mengaku kembali harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi anak mereka, bahkan tidak sedikit siswa yang terpaksa berjalan kaki atau menumpang kendaraan lain untuk bisa sampai ke sekolah.
Di sisi lain, tidak beroperasinya mobil sekolah gratis ini juga menimbulkan pertanyaan publik terkait perencanaan program yang dinilai kurang matang, terutama dalam menjamin keberlanjutan anggaran operasional setelah distribusi kendaraan dilakukan.
Sekda juga menegaskan bahwa, Pemerintah daerah kolaka utara akan segera melakukan evaluasi menyeluruh. Langkah awal yang ditempuh adalah melakukan pendataan dan identifikasi terhadap seluruh kendaraan di desa, guna mengetahui kendala spesifik yang dihadapi masing-masing wilayah.
“Kita akan data dulu apa masalahnya, karena setiap desa berbeda-beda kendalanya. Setelah itu baru kita carikan solusi agar mobil sekolah ini bisa kembali beroperasi,” jelasnya.
Selain itu, Kata Sekda, pemerintah daerah juga membuka kemungkinan mencari skema pendanaan alternatif di luar dana desa, termasuk dukungan dari APBD atau kolaborasi lintas sektor, agar program ini tidak berhenti di tengah jalan.
Mandeknya program mobil sekolah gratis ini menjadi catatan serius bagi pemerintah daerah. Sebab, selain menyangkut efektivitas penggunaan anggaran, hal ini juga berdampak langsung pada akses pendidikan dan kesetaraan layanan bagi siswa di Kolaka Utara.
Reporter : Pendi