Saat Penetapan LKPJ Tahun 2024 di tetapkan, Senin 28/04/2025
Kolaka Utara-newsterkininusantara.com
Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kolaka Utara (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 di tetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Rapat Paripurna, namun di warnai sejumlah catatan dari Enam Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari delapan Partai Politik.
Hal itu terungkap pada Rapat Paripurna yang di gelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara yang di hadiri langsung oleh Wakil Bupati Kolaka Utara, H.Jumarding,SE bersama Kepala OPD dan di Saksikan oleh sejumlah Forkompinda
“Dalam kegiatan tersebut bukan hanya permasalahan Rekomendasi LKPJ tahun Anggaran 2024 tetapi juga membahas empat Rancangan Peraturan Daerah baru diantaranya : Penyelenggaraan Perpustakaan dan Literasi, tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan,Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi,Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak”.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Fitra Yudi dan Wakil Ketua I. Muhammad Syair,S.Sos serta didampingi sebanyak 18 Orang menyampaikan bahwa Rapat Paripurna yang di laksanakan hari ini sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD Kolaka Utara sudah kuorum dan terpenuhi.
“Pandangan akhir dari enam Fraksi DPRD atas hasil pembahasan LKPJ Bupati dan Kolaka Utara tahun 2024 dan pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Perpustakaan dan Literasi, tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan,Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi,Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak,” Fita Yudi saat memimpin jalannya Rapat Paripurna”. Senin (28/4/2025).
Lebih lanjut,Fitra Yudi menyebut dalam acara Rapat ini pembacaan Keputusan DPRD,kesimpulan, penandatanganan nota kesepakatan dan penyerahan Rekomendasi atas LKPJ Bupati Kolaka Utara dan Sambutan Bupati Kolaka Utara.
Berikut enam catatan dan Pandangan Fraksi dari Delapan Partai Politik yang mengutus wakil mereka di DPRD Kabupaten Kolaka Utara.
Juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Fathullah Hasyim, menyampaikan, pihaknya mengingatkan agar Pemerintah Kolaka Utara agar lebih memfokuskan perhatian pada pemerataan pembangunan infrastruktur, terutama di Desa-Desa.
“Perbaikan infrastruktur penunjang ekonomi, seperti jalan usaha tani, jembatan, dan irigasi, sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pengelolaan sektor pertambangan harus lebih transparan dan siap menghadapi potensi bencana.”ujarnya
Sementara,Juru Bicara Fraksi PDIP, Nasir Banna menjelaskan Fraksinya juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara untuk menyelasaikan temuan Inspektorat.
“Kami meminta agar temuan-temuan Inspektorat yang masih tertunda segera diselesaikan. Hal ini penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Selain itu, pengawasan terhadap dana desa dan pengelolaan pasar desa harus ditingkatkan agar lebih efisien dan tepat sasaran.”ungkapnya
Hal senada juga di Katakan juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Adi Putra mengatakan pihaknya mempertanyakan Rumah Jabatan belum di tempati dan fasilitas wisata pantai berova.
“Kami mempertanyakan kenapa rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati belum difungsikan secara maksimal. Kami juga meminta perhatian lebih pada fasilitas wisata Pantai Berova yang hingga kini belum dikelola dengan baik. Aset kendaraan daerah juga perlu ditata ulang agar lebih efisien dan bermanfaat bagi masyarakat.”tegasnya.
Begitu juga dari juru bicara Fraksi Partai Nasdem, Busra Daming mengungkapkan pemutakhitan data hasil tambang dan berharap kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara agar memberikan perhatian serius dari pokok permasalahan yang ditemukan pihaknya.
Pemutakhiran data hasil tambang sangat penting untuk memperkuat klaim bagi hasil PNBP. Kami juga berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih pada penataan Masjid Agung Bahrurrasyad Wal Ittihad, yang merupakan salah satu ikon kebanggaan daerah kita.
Juru bicara Fraksi Partai PKB, Samsir menegaskan secepatnya Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara mengambil langkah strategis terkait beberapa catatannya.
, “Pemerintah harus segera mengambil langkah strategis terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masa berlakunya akan segera berakhir. Kami juga menginginkan pemerintah daerah untuk lebih serius dalam memperjuangkan pembangunan jaringan listrik, pelabuhan, serta pengembangan pariwisata di Pulau Lusuwo.”
terangnya.
Juru bicara Fraksi Gabungan dari tiga Partai Politik(Golkar,PBB dan PPP) di singkat menjadi Karya Bintang Pembangunan Abu Muslim meberikan sejumlah catatan kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
“Kami mendorong pemerintah untuk lebih fokus pada pengembangan sarana dan prasarana dasar, terutama di sektor pertanian dan perikanan. Selain itu, kami juga mengingatkan pentingnya peningkatan tenaga kesehatan di beberapa puskesmas di Kolaka Utara yang saat ini masih kekurangan staf.”Tutupnya.
Reporter : Pendi
