Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding,SE bersama Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua saat menghadiri dan mengikuti Musrenbang Tingkat Prov. Sultra yang di laksanakan di Kota Bau-Bau, (Senin 14/04/2025).
Kolaka Utara-newsterkininusantara.com
Pemerintah Kabupaten Kolaka (Kolut) telah mengajukan lima usulan prioritas pembangunan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Tahun 2026
Usulan tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, tujuannya untuk mendukung akselerasi pembangunan ekonomi, nelayan dan memperkuat infrastruktur daerah.
“Lima usulan prioritas yang diajukan Pemkab Kolut mencakup pengaspalan jalan provinsi ruas Batu Putih-Purehu sepanjang 5 – 10 kilometer”.
Kemudian pembangunan tambat labuh kapal nelayan di Dua Desa yakni Desa Bahari (Kecamatan Tolala) dan Desa Lametuna (Kecamatan Kodeoha).
Serta pembangunan tambat labuh kapal fiber di Desa Katoi (Kecamatan Katoi) dan pembangunan fasilitas Terminal Lacaria di Kelurahan Lasusua (Kecamatan Lasusua).
Kemudian usulan berikutnya adalah rehabilitasi irigasi tambak D.I.T. Pakue sepanjang 2 kilometer, jelasnya saat menghadiri Musrenbang Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara di Kota Bau-Bau.
H. Jumarding,SE (Wabup Kolut) saat bersama Andi Sumangerukka (Gubernur Sultra) pada Musrenbang tingkat Prov. Sultra di Kota Bau-Bau
Usulan ini diharapkan dapat memperlancar transportasi, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta mendukung pembangunan ekonomi lokal, ungkapnya saat dihubungi melalui WhatsApp (Senin 14/04/2025)
Sebagai tambahan, Pemkab Kolut juga mengajukan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 30 unit di Desa Lawata (Kecamatan Pakue Utara).
Optimalisasi sistem penyediaan air minum di Kecamatan Lambai, serta pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di kawasan strategis.
Usulan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam hal perumahan dan akses air bersih.
Ketua DPC Partai Demokrat Kolaka Utara itu berharap agar semua usulan tersebut dapat mendapat perhatian serius dari Pemprov Sultra dan dimasukkan dalam rencana kebijakan pembangunan tahun anggaran 2026.
“Lima skala prioritas tersebut diharapkan mendapat atensi serius dan dapat masuk dalam rencana kebijakan pembangunan Pemprov Sultra,” harap mantan anggota DPRD Sultra Dua Periode tersebut.
Reporter : Pendi
